Sekda Calon Kuat PJ Bupati Cirebon, Hilmi : Semua Eselon 2 Punya Peluang

CIREBON - Bupati Cirebon, H. Imron dipastikan berhenti pada Desember 2023. Masa transisi sampai pelaksanaan pemilihan bupati pada Oktober 2024, selanjutkan diisi seorang Penjabat (PJ).

Dari sejumlah nama yang muncul, sosok Hilmy Rivai cukup santer dan kuat disebut calon PJ. Pria yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, dinilai paling dekat dengan Bupati Imron.

Baca juga: Selamat Atas Dilantiknya H. Ronianto S.Pd. MM, Menjadi Kadisdik Kab. Cirebon

Karier Hilmy juga cukup moncer dan cepat naik. Sebagai "pendatang" di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Hilmy tidak perlu lama-lama menduduki posisi penting.

Hilmy pernah menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) atau dulu dikenal BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Sebuah posisi yang sangat penting dan strategis.

Baca juga: Unit Saber Hoaks Akan Dibentuk di 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat

Hilmy kemudian menjabat posisi paling tinggi di level Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Sekretaris Daerah (Sekda). Hadirnya Hilmy di Pemkab Cirebon, tidak lepas dari peran Bupati Imron.

Keduanya sama-sama berkiprah di Kantor Departemen Agama. Lewat tangan Imron, Hilmy masuk dan menjabat posisi penting. Tak berlebihan jika Hilmy disebut sebagai penerus Imron, ketika selesai menjabat bupati.

Baca juga: Kisruh Lahan Plasma KSSM, Camat Parenggean: Lahan Masih Verifikasi Untuk Kelayakan Izin Perkebunan

Saat ditemui wartawan di ruang kerjanya pada Selasa (27/6/2023), Hilmy tak mau jumawa. Baginya, jabatan adalah amanah yang dari Allah SWT.

Hilmy menegaskan, penentuan PJ Bupati sudah ada mekanismenya. PJ diusulkan DPRD Kabupaten Cirebon, DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN

"Mekanismenya begitu, ada beberapa pihak yang berperan. Saya hanya seorang pegawai yang menjalankan perintah pimpinan. Sejumlah pejabat eselon 2 juga punya peluang yang sama untuk menjadi PJ. Intinya, PJ Bupati tidak lepas dari peran legislatif, eksekutif dan kementerian, "  ujarnya.

Hilmy tidak menampik jika posisi PJ nanti sangat bisa dari internal, karena terkait dengan kelangsungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca juga: Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Jamin Pemekaran 3 Provinsi Papua Perbaikan Kesejahteraan Rakyat

Kesinambungan pelaksanaan program pembangunan, tentu lebih terjaga bila dari internal. "Tidak menyebut nama atau figur, karena siapapun pejabat eselon 2 punya peluang. Pak Bupati tentu ingin program kerja 2024 nanti dapat berjalan dengan lancar dan baik, " katanya.

Hilmy berpendapat, figur PJ nanti bisa meneruskan dan menjalankan program Bupati Imron. Salah satunya perbaikan infrastruktur atau terciptanya jalan-jalan yang mulus.

Ditanya apakah sudah ada komunikasi dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hilmy enggan membukanya. 

"Sebagai sekda, saya tentu intens berkomunikasi dengan pimpinan dan anggota DPRD. Belum sampai bicara soal PJ. Saya kerja saja dulu sebaik-baiknya sebagai sekda. Soal ada yang menyebut saya pilihan Pak Bupati, bebas saja orang berpendapat, " tandasnya.